Implikasi Praktik Batas Usia Minimal Perkawinan

Abstract

Perubahan batas usia minimal perkawinan di Indonesia berdasarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari perubahan batas usia perkawinan yang semula pernikahan yang terjadi di usia 16 tahun sampai dengan usia 18 tahun bukan merupakan pernikahan dibawah umur untuk perempuan, namun setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut pernikahan di usia 18 tahun termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai mengenai batas usia minimal perkawinan sudah diterapkan dan untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan setelah berlakunya undang-undang tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, praktik batas usia minimal perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan. Kedua, implikasi dari praktik batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat adalah semakin meningkatnya jumlah pasangan yang menikah dibawah umur dengan memiliki dispensasi perkawinan dibandingkan sebelum berlakunya peraturan tersebut.