Live Musik, Syariat Islam dan Asas Freies Ermessen:  Menyikapi Surat Edaran Bupati Bireuen

Syah Iskandar; Edi Saputra

doi:10.22373/legitimasi.v12i2.20188

Live Musik, Syariat Islam dan Asas Freies Ermessen: Menyikapi Surat Edaran Bupati Bireuen

Syah Iskandar, Edi Saputra

Abstract

The prohibition order on live music in the the Regent of Bireuen's Letter of Interdiction No. 451/199/2023 was pro-contracted in the community; some people supported the Islamic Shariah, and some others rejected it on the grounds of the lack of consistency of the instructions in the edaran. The Edaraan has been identified as allowing live music to beined with conditions that are difficult to realize. This has caused confusion in the public's understanding of the Regent of Bireuen's orders. The objective of the research is to analyze the existence of the implementation of the Regent of Bireuen's Letter of Interdiction with the basic approach of Freies Ermessen and its implications for the observance of Bireuen society. This research uses a yuridis-empirical method; data is collected with interview, and analyzed with analytical-descriptive techniques. The results of the research show that the existence of Regent of Bireuen's Letter of Interdiction of Live Music undermines the discretion of the government and, as contextually indicated, violates the basic principles of Freies Ermessen, thus having no legality in the hierarchy of legislation. However, if the government considers that live music needs to be banned in order to support the enforcement of Shariah Law, then it is regulated by a law that includes the study of academic scripts. In this way, he gives birth to a good law according to the will of the people.

Keywords

Letter of Interdiction; Regent of Bireuen, Live Music; Freis Ermessen

Full Text:

PDF

References

Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, (Maret 2019) : 24-42.

Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, (November 2012) : 189-206.

Amrizal J.Prang. “Eksistensi dan Efektifitas Surat Edaran Larangan Kangkang”, Jurnal Media Syariah. Volume XIV No. 2 (Juli-Desember 2012) : 213-224.

Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, dan Kartika Widya Utama, "Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)", Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 2, (Juni 2018) : 277-290.

Cholida Hanum. “Analisis Yuridis Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Volume 10 No. 2 (Nov 2020) : 138-153

F.C. Susila Adiyanta, “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris”, Adminitrative Law & Governance Journal, Vol. 2, No. 4 (November 2019) : 697-709.

Husni Thamrin. Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I (Juni 2020) : 20-33.

Lutfi Effendi. Pokok-pokok Hukum Administrasi. Malang : Bayumedia Publishing, 2004.

M. Solly Lubis. Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah. Bandung : Alumni, 1978.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Murdan, and Safira Mustaqilla. “Diskresi Dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat.” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 11, no. 1 (2022).

Mustika Sari Muhsin, “Kajian Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Lex Administratum, Vol. VII/No. 3 (Jul-Sept 2019) : 57-64.

Ranti Gustriya Rizki, "Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung terhadap Surat Edaran yang Bersifat Mengatur", Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 2, Nomor 1, (Mare 2023) : 1-24

S.F. Marbun. Hukum Administrasi Negara I. Yogyakarta, UII Press, 2012.

Yohanes Pattinasarany, “Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara Yang di Keluarkan Oleh Pejabat Daerah”, Jurnal Refleksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Volume 6 Nomor 2, (April 2022) : 203-224.

Yohanes Pattinasarany, "Keabsahan Surat Edaran yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan dan Sanksi", Jurnal Saniri, Volume 3 Nomor Nomor 1 (November 2022) : 27-36.

Ridwan. Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah. Yogyakarta, FH UII Press, 2014.

Sumardi, Dedy, Mukhsin Nyak Umar, Ruslan Sangaji, Firdaus M Yunus, and Rahmatul Akbar. “Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy.” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 22, no. 1 (June 30, 2022). https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26359.

Wawancara dengan:

Zulfikar Muhammad, Ketua NGO Koalisi HAM Aceh dan Ahli Resolusi Konflik,

T. Rasyidin Al-Musthafa, Dekan FHS UNIKI Bireuen dan Staf Wali Nanggroe

Masykur peluku usaha kaffe

Nanda, Pemilik Kaffe Balkoff

Teuku Amrullah, Lc. Kasi Penyidik dan Penyidikan Pol PP dan WH Bireuen

DOI: http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.20188