The Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning: Are they responsive?

Jepriadi Berutu, Nashriyah Nashriyah, Cut Zamharira

Abstract


Protection is an absolute thing to do, especially for the children who are victims of sexual violence. The government must be responsive to take remedial action so that children who are victims of this violence can return to their normal environment. This study aims to determine the responsiveness of Subulussalam Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning Service (the so called DP3AKB) in providing protection for children who experience sexual violence. The method used was qualitative with data consisting of primary and secondary data. Data were obtained through observation, interviews and documentation. The results of the study indicated that Women's Empowerment Agency for Child Protection and Family Planning Office in Subulussalam was quite responsive in providing protection for children who experience sexual violence, but the responsiveness has not been carried out optimally. This can be seen from a). the ability of the bureaucracy to recognize the needs of child victims of sexual violence is good, b) the ability to develop a priority agenda for protecting children against sexual violence is in accordance with what is needed by child victims of sexual violence, and c) the ability to develop programs to protect children from sexual violence in the form of safe houses. The obstacles DP3AKB experienced in carrying out their duties were the lack of information and budget limitations experienced by DP3AKB of Subulussalam.

Keywords


Responsiveness; sexual violence; children

Full Text:

PDF ENGLISH

References


Amalia, M. (2019). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak: Dampak dan penanganannya di wilayah hukum kabupaten Cianjur. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2(1), 648-667.

Anggara, G. N. G., & Subawa, M. (2015). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan. Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, 7(1), 1-14.

Bagaskara, I. A. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Semarang dalam memberikan pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi covid-19 (Doctoral dissertation, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang).

Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta: UGM Press

Ekaningtyas, N. L. D. (2020). Psikologi komunikasi dan kekerasan seksual pada anak usia dini. Pratama Widya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(2), 147-158.

Hikmawati, F. (2016). Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Fadilah, V. (2022). Model implementasi program pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS): Studi deskriptif di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kabupaten Indramayu (Doctoral dissertation, UN Sunan Gunung Djati).

Fibrianti, N., Tasuah, N., Ferry Anitasari, R., Rahayu, S. A. P., & Florentina, P. (2020). Perlindungan hak anak usia dini terhadap kekerasan seksual. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI, 3(1), 56-66.

Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), 250-358.

Setiani, F. T., Handayani, S., & Warsiti, W. (2017). Studi fenomenologi: Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak perempuan di kabupaten Wonosobo. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNSIQ, 4(2), 122-128.

Hidayah, B. N. & Sudaryanti. 2021. Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempaun dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempaun dan anak. Jurnal Wacana Publik. 1(1), 32-48.

Hikmawati, F. (2016). Bimbingan dan konseling. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan seksual dalam hukum internasional. Jurist-Diction, 2(6), 2199-2218.

https://www.tagar.id/beragam-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-subulussalam

Https://aceh.tribunnews.com/2021/09/10/lampuan-minta-ayah-rudapaksa-anak-kandung-di- subulussalam-dihukum-berat-dan-korban-dipulihkan-trauma

Maulia, T. Y. A. & Saptatiningsih, R. I. 2020. Implementasi kewarganegaraan. Jurnal Kewarga Negaraan. 4(1), 10-16.

Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 1(1), 13-28.

Nurani, A. S., Zauhar, S., & Saleh, C. (2015). Responsivitas pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam perspektif new public service. Wacana Journal of Social and Humanity Studies, 18(4). 213-220

Paramastri, I., Supriyati, S., & Priyanto, M. A. (2010). Early prevention toward sexual abuse on children. Jurnal Psikologi, 37(1), 1-12.

Ramadhani, N. F. (2022). peran DP3A terhadap pemberian permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama watampone berdasarkan perma no. 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam meminimalisir pernikahan dini (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) (Doctoral dissertation, IAN Bone).

Tobing, F. L., Jumiati, I. E., & Widyastuti, Y. (2017). Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada anak di Kota Bekasi Kuartal I (Januari-April) Tahun 2016. Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Yusuf, I. M., Fatimah, S., & Noviawati, E. (2021). Implementasi trauma healing dalam penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Abdimas Galuh, 3(1), 63-71.

Zamharira, C., Irma, A., & Jamilah, J. (2022). The role of South Aceh Regency Women's Empowerment Office for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in preventing underage marriage. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 8(1), 86-97.




DOI: http://dx.doi.org/10.22373/equality.v9i1.17430

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jepriadi Berutu, Nashriyah Nashriyah, Cut Zamharira

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.