COMMUNITY PARTNERSHIP: IMPROVISASI MODEL PELAYANAN PUBLIK MELALUI KETERLIBATAN KOMUNITAS DI INDONESIA
Abstract
Negara tidak mampu bermain tunggal untuk menyelesaikan kehendak warganya. Kemudian banyak aktor yang ikut bermain mulai dari pemerintahan yang sah, sektor privat, komunitas, hingga aktor tunggal. Studi ini mendiskusikan fenomena pelayanan publik karena hadirnya berbagai komunitas dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Pengamatan fokus pada model-model pelayanan publik yang telah dipraktikkan oleh komunitas. Kajian ini dibangun melalui dukungan literatur jurnal, buku, dan berita media online. Semua bahan dibaca secara interaktif, direduksi, kemudian intisari bacaan dikembangkan sesuai penalaran induktif. Kami menemukan bahwa mekanisme pasar yang sengaja dibuka oleh pemerintah ternyata tidak menghentikan gerak komunitas. Alih-alih mengekang, justru memberikan daya tawar tersendiri. Ini disebabkan oleh negara memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, sistem privatisasi yang dibangun tidak mampu menjangkau secara menyeluruh, dan masih banyak desakan dari warga. Kemudian, enam model yang terlihat adalah full community, community-public partnership, community-private partnership, community-public-private partnership, community-community partnership, dan community-campus partnership. Bahasan tiap model dilengkapi dengan contoh kasus.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agus Dwiyanto. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: UGM Press, 2005.
Berita Harian Kompas Edisi Cetak, “Pemerintah Belum Rampungkan E-KTP”, Pada Tanggal 11/03/2016.
Centrelink, Better Practice in Local Engagement of Community and Business Sectors: Strategy for Enhancing Centrelink Network Relationships with the Community and Business Sectors, 2007.
Dana S. Kellis dan Bing Rang. “Effective Leadership in Managing NPM - Based Change in The Public Sector”, dalam Journal of Organizational Change Management, Vol. 28, No. 4, 2015, hal. 614-626.
David Wilcox. “The Guide to Effective Participation”. Diakses melalui www.partnership.org.uk.
Etienne Wenger, William Snyder dan Richard Arnold McDermott. Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowladge. Massachusetts: Harvard Business School Press, 2002.
James S. Bowman, Jonathan P. West dan Margo Berman. “The Ethical Professional Cultivating Scruples”. Eds. Bowman West & Beck, dalam Achieving Competencies in Public Service the Professional Edge. New York: Armonk, 2007.
Joan Buckley. “E-service Quality and The Public Sector”, dalam Managing Service Quality, Vol. 13, No. 6, 2003, hal. 453-462.
Kenneth Kernaghan. “Moving towards Integrated Public Governance: Improving Service Delivery through Community Engagement”, dalam International Review of Administrative Science, Vol. 75, No. 02, 2009, hal. 239-254.
McCabe, et.al. “Community Engagement: Towards Community as Governance”, dipresentasikan pada Governments and Communities in Partnership Conference (University of Melbourne: Australia, 2006).
Mildred E. Warner dan Judith Clifton. “Marketisation, Public Services and the City: The Potential for Polanyian Counter Movements”, dalam Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Vol. 7, No. 1, 2013, hal. 45–61.
Paul A. Grout dan Margaret Stevens. “The Assessment: Financing and Managing Public Services”, dalam Oxford Review of Economic Policy, Vol. 19, No. 2, 2003, hal. 215–234.
Thimothy J. Besley & Maitreesh Ghatak. “Incentives, Choice, and Accountability in the Provision of Public Services”, dalam Oxford Review of Economic Policy, Vol. 19, No. 2, 2003, hal, 235-249.
DOI: http://dx.doi.org/10.22373/al-idarah.v3i1.4764
Refbacks
- There are currently no refbacks.